SUBANG, BuletinJabar.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Subang tancap gas memperkuat agenda pencegahan dan mitigasi bencana menyusul tingginya intensitas kejadian bencana sepanjang 2025. Data BPBD mencatat, sebanyak 312 kejadian bencana terjadi di Subang selama tahun 2025, dengan angin kencang sebagai bencana paling dominan.
Sekretaris BPBD Subang, Asep Sudrajat, menegaskan bahwa langkah mitigasi kini menjadi prioritas utama untuk menekan risiko bencana, terutama di wilayah rawan banjir dan kawasan dengan aktivitas masyarakat yang padat.
“Data kejadian ini menjadi alarm bagi kami. Karena itu, fokus kami saat ini bukan hanya penanganan darurat, tetapi pencegahan yang konkret dan terukur,” ujar Asep Sudrajat, Kamis (8/1/2026).
Sepanjang 2025, bencana angin kencang tercatat paling sering terjadi dengan 173 kejadian atau 55,4 persen dari total bencana. Disusul tanah longsor 73 kejadian (23,4 persen) dan banjir 24 kejadian (7,7 persen). Sementara kejadian lainnya meliputi human rescue, APB, kebakaran hutan dan lahan, hingga kekeringan.
Bencana-bencana tersebut menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. BPBD mencatat 16 orang meninggal dunia, 8 orang hilang, dan 14 orang luka-luka. Selain itu, 4.301 kepala keluarga atau 13.476 jiwa terdampak.
Kerusakan juga meluas pada sektor infrastruktur. Sebanyak 22 rumah hancur, 77 rusak berat, 122 rusak sedang, dan 365 rusak ringan. Bahkan, 2.119 rumah sempat terendam banjir dan 28 rumah terancam.
“Kerusakan ini menunjukkan bahwa risiko bencana di Subang tidak bisa dianggap sepele. Karena itu, mitigasi harus dilakukan lintas sektor dan berkelanjutan,” tegas Asep.
Salah satu agenda strategis BPBD Subang adalah normalisasi Sungai Blanakan dan Sungai Ciasem sebagai upaya mengantisipasi banjir di wilayah Pantura Subang. Kegiatan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Perum Jasa Tirta (PJT) dengan memanfaatkan alat berat beko amfibi.
Tahap awal normalisasi direncanakan berlangsung selama 30 hari kalender, dengan fokus pengerukan sedimen untuk memperlancar aliran air menuju laut. Biaya mobilisasi alat dialokasikan sebesar Rp30 juta, sementara biaya operasional mencapai Rp120 juta untuk dua desa terdampak.
“Kami memanfaatkan alat berat milik PJT secara gratis. Ini sangat membantu efisiensi anggaran daerah karena kami hanya menanggung biaya operasional dan mobilisasi,” jelas Asep.
