SUBANG, BuletinJabar.com – Pemerintah Kabupaten Subang resmi mencabut status tanggap darurat bencana banjir Pantura setelah hampir dua pekan penanganan intensif di lapangan. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Pasca Bencana yang digelar pada Jumat, 6 Februari 2026, di Ruang Rapat Bupati II, Kantor Bupati Subang.
Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.IP., menyampaikan bahwa kondisi wilayah terdampak banjir secara umum sudah menunjukkan perbaikan. Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan bahwa langkah lanjutan tetap disiapkan, terutama untuk memastikan pemulihan berjalan optimal.
Dalam arahannya, Bupati Subang yang akrab disapa Kang Rey menekankan pentingnya perhatian pada sektor pertanian yang terdampak cukup signifikan.
“Hari ini kondisi sudah membaik, namun masih ada beberapa hal yang harus kita pikirkan bersama, terutama sektor pertanian: berapa luas sawah yang terdampak, berapa kerugiannya, serta apa yang bisa kita lakukan untuk membantu para petani. Data yang disampaikan harus benar-benar riil,” tegasnya.
Selain sektor pertanian, Kang Rey juga menyoroti persoalan infrastruktur, khususnya kondisi tanggul serta keterbatasan anggaran penanganan. Ia menjelaskan bahwa hasil rapat dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menunjukkan dukungan pendanaan yang masih terbatas, sehingga pemerintah daerah diminta segera melakukan pendataan titik-titik tanggul paling mendesak.
“Kalau BBWS belum bisa intervensi, kita data dulu tanggul yang paling urgent. Kita bantu semampu kita, sambil kita upayakan bantuan lain, termasuk CSR. Saya juga sudah mengusulkan peninggian tanggul sampai delapan meter agar saat debit air besar kita tetap aman. Selain itu, saya minta fokus pada kajian embung, hitung kebutuhannya, dan laporkan. Jalan-jalan yang baru dibangun juga harus dicek kembali,” ujarnya.
Terkait bantuan dari RANS (Raffi Ahmad & Nagita Slavina), Kang Rey menginstruksikan para camat di wilayah terdampak banjir untuk segera mendata rumah warga yang mengalami kerusakan. Data tersebut akan diverifikasi sebelum bantuan rehabilitasi bagian rumah yang rusak disalurkan. Ia menegaskan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak tercampur dengan data penerima bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu).
Sementara itu, Kepala BPBD Subang Udin Jazudin melaporkan bahwa banjir yang terjadi sejak akhir Januari lalu berdampak pada sembilan kecamatan. Sebanyak 26.793 kepala keluarga atau 77.426 jiwa terdampak, dengan 23.833 rumah terendam. Selain itu, 8.257 hektar sawah dan 2.017 hektar tambak terdampak, serta 32.002 meter jalan mengalami gangguan.
Dampak banjir juga dirasakan pada sektor pendidikan dan keagamaan, dengan 41 sekolah dan 113 sarana ibadah terdampak. Meski demikian, penanganan terpadu yang dilakukan pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait berhasil mencapai zero casualty atau tanpa korban jiwa.
