JAKARTA, BuletinJabar.com — Dalam langkah politik yang jarang dilakukan kepala daerah, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi pada Senin (17/11/2025) mendatangi langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran tersebut bukan untuk klarifikasi kasus, melainkan inisiatif pribadi untuk meminta arahan terkait penanganan pertambangan ilegal dan pengawasan anggaran di Kabupaten Subang.
Bupati Reynaldy bertemu dengan Deputi Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI. Dalam pertemuan yang berlangsung selama berjam-jam, ia menyampaikan kondisi riil Subang, termasuk kebijakan menghadapi pengurangan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Menurut Reynaldy, meski TKD dari pemerintah pusat mengalami pengurangan, tiga sektor prioritas, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan tetap menjadi fokus utama. Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk ketiganya tidak akan diganggu.
“Langkah ini saya ambil sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan keterbukaan kinerja Pemerintah Kabupaten Subang. Kabupaten Subang harus dikelola dengan tegas, terbuka, serta selalu siap untuk diawasi,” ujarnya.
Reynaldy menegaskan bahwa kedatangannya ke KPK sepenuhnya merupakan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Betul ini inisiatif dari saya. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang ingin menggali potensi dan terbuka kepada siapapun untuk mengetahui kondisi yang ada di Subang,” katanya.
