SUBANG, BuletinJabar.com — Tuduhan liar soal “setoran uang jabatan” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang akhirnya dijawab langsung oleh Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.IP.Dengan nada tegas dan wajah serius, Reynaldy membantah keras isu yang menyebut dirinya meminta setoran hingga Rp50 juta sampai Rp100 juta dari para pejabat dinas.
Isu itu sebelumnya mencuat dari pemberitaan salah satu media online yang menuding adanya dugaan permintaan uang oleh pejabat Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Bupati Reynaldy tak tinggal diam, ia menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah keji dan tidak berdasar sama sekali.
“Kalau ada isu yang mengatakan saya menerima uang Rp50 juta sampai Rp100 juta, itu tidak benar. Bisa ditanyakan langsung kepada seluruh kepala OPD, pernah nggak saya minta uang? Bahkan makan pun saya sering bayar sendiri, tidak pernah minta dibayarin kepala dinas,” tegas Bupati Reynaldy.
Menurut Reynaldy, tuduhan itu bukan hanya menyesatkan, tapi juga mencederai upaya reformasi birokrasi yang sedang dijalankan Pemkab Subang. Ia memastikan seluruh proses rotasi dan mutasi jabatan di era kepemimpinannya dilakukan dengan sistem yang transparan dan profesional.
“Namanya rotasi-mutasi itu tidak seperti dulu yang bisa tiba-tiba. Sekarang semua ada tahapannya, bisa memakan waktu sampai dua bulan. Bahkan baru di masa saya, setiap calon pejabat eselon II diwajibkan ikut uji kompetensi yang melibatkan pansel profesional, akademisi, dan guru besar,” jelasnya.
Pernyataan itu menjadi bantahan langsung terhadap spekulasi yang beredar bahwa jabatan di lingkungan Pemkab Subang bisa “dibeli” dengan nominal tertentu.
Bupati Reynaldy juga menyinggung adanya seorang pejabat eselon II yang memilih mengundurkan diri setelah proses rotasi jabatan berlangsung. Ia tidak menolak keputusan itu, namun menyoroti alasan di baliknya.
“Kalau ada yang mundur, saya tidak keberatan. Tapi kalau alasannya karena tidak mau setor ke bupati, saya bingung, setor ke siapa? Kalau memang benar ada setoran bulanan, kenapa nggak mundur dari dulu waktu masih menjabat Kadinkes?” ujarnya.
