Ia juga menjelaskan bahwa koordinasi dengan KPK bukan sekadar formalitas, tetapi langkah konkret untuk memperkuat fondasi pemerintahan daerah.
“Sengaja kami datang ke sini untuk meminta arahan dan koordinasi terkait berbagai hal yang ada di Kabupaten Subang,” ucapnya.
Reynaldy mengaku banyak mendapatkan masukan strategis dari KPK yang akan dijadikan panduan dalam memperketat pengawasan birokrasi dan terutama penanganan tambang ilegal.
“Alhamdulillah, hampir beberapa jam tadi di dalam, banyak sekali bekal dari teman-teman di KPK untuk kami. Ini akan membuat kami lebih tegas dalam segala bentuk penindakan, demi menjadikan Kabupaten Subang jauh lebih baik ke depannya,” jelasnya.
Dengan langkah berani ini, Pemerintah Kabupaten Subang ingin menunjukkan komitmen pada pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebuah pesan kuat di tengah sorotan publik terhadap isu tambang ilegal dan tata kelola anggaran di daerah.
