BANDUNG, BuletinJabar.com — Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Barat (DPD IMM Jabar) menyatakan sikap tegas menolak rencana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di kawasan Gunung Gede Pangrango. Penolakan ini disampaikan oleh Bidang Lingkungan Hidup IMM Jabar yang menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan bencana ekologis dan sosial berskala luas.
Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup DPD IMM Jawa Barat, Iqbal Maulana, menegaskan bahwa narasi “energi bersih” tidak boleh digunakan untuk menutup mata terhadap dampak riil yang mengancam keberlanjutan hidup masyarakat.
“Proyek ini bukan sekadar soal energi. Jika dipaksakan, ia bisa menjadi bencana ekologis terencana yang dampaknya dirasakan jutaan warga di Cianjur, Bogor, dan Sukabumi,” ujar Iqbal dalam pernyataan resminya, Selasa (17/2/2026).
IMM Jabar menyoroti posisi strategis Gunung Gede Pangrango sebagai kawasan konservasi penting yang telah ditetapkan sebagai Cagar Biosfer oleh UNESCO. Kawasan ini berfungsi sebagai “spons ekologis” yang menyuplai ratusan mata air bagi kebutuhan irigasi dan air minum masyarakat di wilayah sekitarnya.
Menurut Iqbal, eksploitasi panas bumi yang membutuhkan jutaan liter air setiap hari untuk proses pengeboran berisiko memperparah krisis air, terutama bagi petani. Selain itu, perubahan tata kelola mata air dan potensi pencemaran dinilai dapat merusak hulu kehidupan masyarakat.
“Jika sumber air terganggu, maka yang runtuh bukan hanya ekosistem, tapi juga kedaulatan pangan warga,” tegasnya.
Penolakan IMM Jabar juga dilandasi kekhawatiran atas risiko geologi. Trauma masyarakat Cianjur akibat gempa bumi bermagnitudo 5,6 pada tahun 2022 masih membekas. Aktivitas pengeboran masif di kawasan gunung api aktif dinilai dapat meningkatkan instabilitas geologi.
Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur proyek PLTP dikhawatirkan akan merusak hutan konservasi, menghilangkan habitat flora dan fauna endemik, serta melemahkan fungsi ekologis Gunung Gede Pangrango sebagai penyangga kehidupan di Jawa Barat.
DPD IMM Jawa Barat juga menyoroti persoalan sosial yang mengiringi proyek tersebut. Proses verifikasi lahan dan rencana pengosongan wilayah memicu kekhawatiran akan hilangnya lahan garapan petani yang telah dikelola secara turun-temurun.
IMM Jabar menilai sosialisasi proyek berjalan tertutup dan tidak partisipatif. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) disebut tidak dibuka secara transparan kepada masyarakat terdampak. Bahkan, terdapat dugaan intimidasi dan kriminalisasi terhadap warga yang menyuarakan penolakan.
