Vice President Subang Smartpolitan, Abednego Purnomo, memaparkan konsep kawasan berbasis “Smart, Green, and Sustainable City” sekaligus menekankan peran infrastruktur dalam menekan biaya logistik.
“Pemilihan lokasi di awal sangat menentukan efisiensi logistik keseluruhan perkembangan infrastruktur yang cukup masif seperti jalan tol juga Pelabuhan Patimban tentu saja berkontribusi terhadap efisiensi logistik laut,” jelasnya.
Kemajuan pembangunan Pelabuhan Patimban turut menjadi pusat perhatian. Presiden Direktur PGT, Pierre Avesque, mengumumkan bahwa terminal peti kemas Patimban akan mulai beroperasi pada Januari 2026 dengan satu Mobile Harbour Crane (MHC). Kapasitas terminal ditargetkan mencapai 800.000 TEUs pada akhir 2026, didukung penambahan dua MHC, tiga Ship-to-Shore (STS) cranes, dan sembilan Electric Rubber-Tired Gantry (E-RTG) cranes.
Selain infrastruktur, aspek regulasi tak kalah krusial dalam meningkatkan kepastian berusaha. Managing Partner Makarim & Taira S., Maria Sagrado, memaparkan penyederhanaan prosedur investasi.
“Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong investasi asing termasuk dengan menerbitkan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2025, yang menyederhanakan prosedur investasi,” ujarnya.
Dari sisi hukum regional, Direktur Drew & Napier LLC, Julian Kwek, menambahkan, inisiatif baru yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo dirancang untuk meningkatkan infrastruktur, logistik, dan tata kelola pemerintahan, dan hal ini akan membuat Indonesia menjadi semakin menarik.
Rangkaian seminar ini menegaskan kuatnya sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan sektor keuangan dalam memperkuat ekosistem logistik dan manufaktur Indonesia. Dengan kolaborasi strategis yang terus berkembang, Indonesia semakin memantapkan posisinya sebagai pusat manufaktur dan logistik utama di kawasan Asia.
