“BPK tidak boleh diintervensi oleh lembaga mana pun dalam bertugas. Tujuannya memastikan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.
Ia juga memaparkan bahwa penyusunan LKPD berlandaskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dengan teknis pelaksanaan mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 12 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Menurutnya, opini WTP merupakan cerminan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Namun terdapat tiga faktor utama yang dapat memengaruhi opini tersebut, yakni pembatasan lingkup pemeriksaan, pelanggaran standar akuntansi, serta adanya fraud.
“Fraud ada dua, yaitu penyalahgunaan aset dan korupsi. Semoga di Subang tidak ada tiga hal ini,” ujarnya.
BPK juga menyampaikan jadwal pemeriksaan, meliputi pemeriksaan interim pada 13–14 Maret 2026, pemeriksaan bantuan partai politik pada 15–17 Maret 2026, batas penyerahan LKPD unaudited pada 30 Maret 2026, serta target penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan paling lambat 30 Mei 2026. Pemeriksaan terinci dijadwalkan berlangsung dari awal April hingga Mei 2026.
Dalam proses pemeriksaan ini, BPK akan melakukan penelaahan tindak lanjut temuan tahun sebelumnya, evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) melalui test of control, penilaian kepatuhan terhadap regulasi, serta pengujian substantif terbatas.
Kegiatan entry meeting kemudian dilanjutkan dengan diskusi antara pimpinan perangkat daerah dan tim BPK guna memastikan kesiapan data serta kelancaran seluruh tahapan pemeriksaan.
Melalui proses ini, Pemerintah Kabupaten Subang kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
