Selama masa tanggap darurat, BPBD bersama OPD terkait mengoperasikan posko utama di Pamanukan, melakukan evakuasi, dapur umum, layanan kesehatan keliling, serta distribusi logistik. Per 6 Februari 2026, status tanggap darurat resmi dicabut dan daerah masuk fase transisi pemulihan.
Dari sektor pertanian, Dinas Pertanian mencatat sekitar 4.059 hektar lahan pertanian terdampak banjir. Saat ini, proses identifikasi detail sawah terdampak masih berlangsung sembari berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Pemerintah daerah mendorong validasi data berbasis kecamatan dan desa, pengaktifan kembali usaha tani, serta penjajakan skema asuransi pertanian sebagai langkah mitigasi ke depan.
Sementara di sektor perikanan, dampak banjir dan cuaca ekstrem dirasakan baik oleh nelayan maupun petambak, khususnya di wilayah pesisir Sukasari, Legonkulon, dan Pusakanegara. Pemkab Subang telah mengusulkan bantuan benih dan perbaikan saluran ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk pendataan perahu nelayan yang terdampak.
Paparan dari Dinas PUPR menyebutkan bahwa banjir Pantura berkaitan erat dengan kondisi Sungai Cipunagara yang menerima suplai dari beberapa sungai besar. Kondisi tersebut diperparah oleh penyempitan saluran pembuang, pendangkalan sungai, penumpukan sampah, serta keberadaan bangunan liar di sempadan sungai. Tanggul di sejumlah titik juga dilaporkan sudah menipis dan mengalami banyak totosan, sehingga aliran air ke wilayah Pamanukan tidak berjalan normal saat debit meningkat.
Sebagai tindak lanjut, PUPR telah melakukan survei lapangan dan menyusun rencana normalisasi sungai, penertiban bangunan liar, pembangunan embung, serta penguatan tanggul. Rencana tersebut mencakup langkah jangka pendek hingga jangka panjang di hilir Sungai Cipunagara dan Kalen Sema, sambil terus berkoordinasi dengan BBWS dan kementerian terkait.
Ketua DPRD Subang Victor Wirabuana Abdurrahman mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam penanganan banjir. Ia menilai penanganan kali ini berjalan baik dengan minim keluhan dari masyarakat. DPRD juga mendorong agar sawah di wilayah rawan banjir dapat masuk dalam skema asuransi pertanian, serta berharap berbagai langkah strategis yang disiapkan mampu menjadi titik balik agar banjir tidak kembali terulang.
Menutup rapat, Bupati Subang menyampaikan terima kasih kepada seluruh OPD, TNI–Polri, relawan, pemerintah desa, dan masyarakat atas kerja sama selama masa tanggap darurat. Ia menegaskan bahwa meskipun status tanggap darurat telah berakhir, kewaspadaan tetap harus dijaga menghadapi potensi cuaca ekstrem ke depan.
