“Harusnya Gubernur bisa menata bahasanya lagi. Jangan langsung ‘Pak Sekda, keluarkan hari ini’. Harus ada pertimbangan mekanisme, Sekda tidak bisa langsung mengeluarkan uang 1 M malam itu juga. Kasihan TAPD yang lain,” tambahnya.
Memasuki tahun 2026, Bayu Satya Prawira menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan terus mendorong tema pembangunan yang berfokus pada ekonomi kerakyatan. Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Saat ini, DPRD Jabar tengah mengkaji skema holding untuk merampingkan BUMD yang kinerjanya tumpang tindih.
“Kita ingin menggenjot perekonomian Jawa Barat karena sedang tidak baik-baik saja. Kita dorong PAD naik lagi supaya tidak ada kejadian tunda bayar. Terkait BUMD, sedang kita kaji lewat Pansus dan Komisi III. Ada yang akan di-merger, ada yang hanya holding saja untuk mengatur agar tidak tumpang tindih,” pungkas Bayu.
Menutup keterangannya, Bayu menekankan bahwa kritik yang disampaikan adalah bentuk dukungan agar kolaborasi antara eksekutif dan legislatif semakin kompak demi kesejahteraan warga Jawa Barat. Ia mengapresiasi tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur yang mencapai angka di atas 90%, namun mengingatkan agar capaian tersebut dibarengi dengan kepatuhan terhadap tata kelola pemerintahan yang benar.
