SUBANG, BuletinJabar.com — Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD menuai gelombang penolakan. Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Subang secara tegas menyatakan sikap menolak gagasan tersebut karena dinilai sebagai kemunduran demokrasi dan bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat.
Ketua PC IMM Kabupaten Subang, Iqbal Maulana, menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan mencabut hak politik rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung.
“Demokrasi bukan sekadar prosedur administratif, tetapi soal kedaulatan rakyat. Ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka rakyat hanya dijadikan penonton, bukan penentu,” tegas Iqbal.
Menurut PC IMM Subang, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan capaian penting reformasi yang lahir dari perjuangan panjang untuk memutus rantai politik elitis, transaksional, dan oligarkis. Mengembalikan kewenangan tersebut kepada DPRD justru berisiko menghidupkan kembali praktik politik dagang sapi, konflik kepentingan, hingga jual beli kekuasaan di ruang-ruang politik.
“Jika alasannya efisiensi anggaran, maka yang harus dibenahi adalah tata kelola demokrasi, bukan hak pilih rakyat. Jangan korbankan demokrasi hanya demi kepentingan elite,” ungkapnya.
IMM Subang juga menegaskan bahwa DPRD sejatinya merupakan lembaga representasi rakyat yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, bukan sebagai penentu tunggal kekuasaan eksekutif di daerah. Penyerahan penuh kewenangan pemilihan kepala daerah kepada DPRD dinilai berpotensi mencederai prinsip checks and balances dalam sistem demokrasi.
Dalam pernyataan sikapnya, PC IMM Kabupaten Subang menyampaikan sejumlah tuntutan tegas. Mereka mendesak Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk menghentikan segala bentuk wacana maupun upaya legislasi yang mengarah pada pemilihan kepala daerah oleh DPRD karena bertentangan dengan semangat reformasi dan prinsip kedaulatan rakyat.
