SUBANG, BuletinJabar.com – Polemik pemanfaatan sebagian lahan perkebunan nanas di kawasan Jalan Cagak untuk program pembibitan tebu terus menjadi sorotan publik. Di tengah kekhawatiran masyarakat akan berkurangnya lahan nanas yang selama ini menjadi ikon Subang, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menyatakan sikap tegas untuk mempertahankan kawasan perkebunan nanas dan teh di wilayah selatan agar tidak dialihfungsikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Reynaldy saat menanggapi rencana pemanfaatan sebagian lahan perkebunan nanas untuk program pembibitan tebu yang merupakan bagian dari agenda Kementerian Pertanian.
“Mohon maaf. Karena itukan ada dari Kementrian Pertanian yah. Tapi saya pribadi yah, berbicara pribadi saya kurang sepakat secara pribadi. Cuman nanti kita koordinasikan dengan kementrian pertanian , karena gini saya udah ngomong dengan Pak Gubernur , saya udah berbicara dengan pak gubernur menyampaikan bahwa di atas itu sudahlah jangan diganggu tetap jadi perkebunan nanas tetap jadi perkebunan the , karena memang ekosistemnya itu,” tegas Bupati Subang kepada awak media, Senin (8/6/2026).
“Jangan dipaksakan untuk hal-hal yang lain,” timpalnya.
Reynaldy mengungkapkan dirinya telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat terkait perlindungan kawasan perkebunan di wilayah selatan Subang. Menurutnya, pembahasan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi momentum untuk memperjelas zonasi komoditas perkebunan agar tidak mudah bergeser ke sektor lain.
“Pak Gubernur menyampaikan ke saya bahawa RTRW di daerah atas oleh Pak Gubernur akan di spesifikan. Karena sekarang itu kan di RTRW Nya hanya perkebunan. Jadi semua macam perkebunan bisa masuk kesitu. Nah tapi Pak Gubernur menyampaikan kemarin udah kita buat zona di atas dispesifikan saja perkebunan perkebunan apa? Perkebunan teh, perkebunan nanas, udah stop disitu. Jadi jangan melebar kemana-mana,” tegasnya.
Bupati menegaskan, meski pemerintah daerah tetap menghormati kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, komunikasi dan koordinasi akan terus dilakukan agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, khususnya petani nanas.
“Tapi kita tetap patsun terhadap kementrian pertanian , tapi kita coba komunikasi lagi. Karena ada dinamikan juga kan sekarang. Disana petani nanasnya, secara prinsipnya kami ini ingin semuanya damai , semua tenang, inginnya tidak ada alih fungsi lahan untuk hal-hal yang apa ya namanya. Udahlah tebu menurut saya di daerah tengah aja. Purwadadi , Cipeundeuy, Cipunagara, disitulah jangan merambah ke atas,” ungkapnya.
Menurut Reynaldy, prioritas utama pemerintah daerah saat ini adalah menjaga kondusivitas wilayah sekaligus memastikan kawasan perkebunan nanas dan teh tetap menjadi identitas kuat Subang bagian selatan.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Berkah Monara Nusantara (BMN), Indra Irawan, membantah anggapan bahwa program pembibitan tebu akan menghapus keberadaan perkebunan nanas di Jalan Cagak.
Ia menjelaskan, kegiatan yang tengah berjalan merupakan bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada nasional melalui Kementerian Pertanian.
Menurut Indra, total lahan yang dikelola PT BMN mencapai sekitar 448 hektare yang terdiri dari 113 hektare kebun teh dan 345 hektare kebun nanas. Dari total lahan nanas tersebut, hanya sekitar 100 hektare yang digunakan untuk program pembenihan tebu.
“Masih terdapat sebagian besar lahan nanas yang tetap dipertahankan. Jadi tidak benar jika ada anggapan bahwa ikon nanas Jalan Cagak akan hilang atau musnah,” tegasnya.
Ia menambahkan, program tersebut berfokus pada pengembangan benih tebu yang nantinya akan disalurkan kepada petani melalui skema Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL). Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa, masyarakat sekitar, dan dinas terkait juga akan dilibatkan.
PT BMN memastikan program pembibitan tebu tidak akan menghilangkan identitas Jalan Cagak sebagai sentra nanas yang telah dikenal luas selama puluhan tahun.
“Kami memastikan ikon nanas Jalan Cagak tetap terjaga. Program ini merupakan bagian dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional,” katanya.
Perdebatan mengenai pemanfaatan lahan ini pun memperlihatkan dua kepentingan yang sama-sama dianggap penting: menjaga identitas dan ekosistem perkebunan nanas khas Subang, sekaligus mendukung program nasional ketahanan pangan.
Baik Pemerintah Kabupaten Subang maupun PT BMN menegaskan komitmen untuk menjaga keberadaan perkebunan nanas. Tantangannya kini adalah mencari titik temu agar program pembibitan tebu dapat berjalan tanpa menggerus eksistensi komoditas nanas yang telah lama menjadi kebanggaan masyarakat Subang.
