SUBANG, BuletinJabar.com — Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin, tim gabungan dari Polres Subang bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang dan Satpol PP Kabupaten Subang melakukan pengecekan lokasi tambang di Dusun Tanjungan, Desa Rancaasih, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, Senin (25/5/2026).
Kegiatan pengecekan dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Subang, AKP Muhammad Imam Fadhil, dengan melibatkan personel gabungan Unit Tipidter, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, serta Satpol PP Kabupaten Subang.
Saat tiba di lokasi sekitar pukul 13.00 WIB, petugas mendapati aktivitas galian dalam kondisi tidak beroperasi. Meski demikian, tim menemukan satu unit excavator yang berada di area tambang dalam keadaan tidak aktif.
Sebagai langkah pengamanan dan kepentingan penyelidikan lebih lanjut, petugas langsung memasang garis polisi atau police line pada alat berat tersebut.
Selain melakukan pengecekan lokasi, tim gabungan juga meminta keterangan awal dari seorang pengelola berinisial Sdr. YL yang berada di lokasi saat pemeriksaan berlangsung.
Pihak kepolisian menegaskan, apabila terbukti melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin, pelaku dapat dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun serta denda maksimal Rp100 miliar.
Tak hanya itu, jika aktivitas pertambangan tersebut terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan, pelaku juga berpotensi dikenakan Pasal 98 dan/atau Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kapolres Subang, AKBP Dony Eko Wicaksono, menegaskan komitmen pihaknya dalam memberantas aktivitas tambang ilegal di wilayah hukum Kabupaten Subang.
“Kami tidak akan berhenti. Selama masih ada aktivitas tambang yang tidak berizin dan berpotensi merusak lingkungan, kami akan terus bertindak. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat Subang,” tegas AKBP Dony.
Saat ini, Polres Subang masih melakukan pendalaman terkait dugaan aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Langkah lanjutan yang akan dilakukan meliputi koordinasi dengan instansi terkait, pemanggilan pengelola untuk dimintai keterangan lebih mendalam, hingga proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
