SUBANG, BuletinJabar.com – Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P., didampingi Wakil Bupati Subang H. Agus Masykur Rosyadi, S.Si., M.M., menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Penjelasan Bupati mengenai Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2026.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang, Rabu (9/9/2026), dengan membahas sejumlah isu strategis, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, pembiayaan, hingga pelayanan dasar dan kondisi kekeringan yang tengah dihadapi masyarakat.
Menjawab pandangan Fraksi Golkar, Bupati Subang yang akrab disapa Kang Rey menjelaskan sejumlah langkah konkret pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.
Strategi tersebut dilakukan melalui optimalisasi pendataan dan pemutakhiran objek pajak serta retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pelayanan dan pembayaran, penguatan pengawasan, hingga optimalisasi potensi pendapatan daerah.
Pemanfaatan aset daerah secara produktif juga menjadi salah satu langkah yang didorong untuk memperkuat sumber pendapatan daerah.Terkait kenaikan belanja barang dan jasa dari Rp718,277 miliar menjadi Rp831,659 miliar, atau meningkat sekitar 15,79 persen, Kang Rey menegaskan bahwa setiap belanja harus didasarkan pada kebutuhan riil dan target kinerja.
Dengan demikian, peningkatan belanja tidak semata-mata dilakukan karena adanya ketersediaan anggaran.
Sementara terkait pembiayaan daerah yang meningkat dari Rp111,564 miliar menjadi Rp127,795 miliar, Kang Rey menjelaskan bahwa peningkatan tersebut merupakan hasil audit BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025.
Menanggapi pandangan Fraksi PDIP mengenai porsi belanja modal untuk infrastruktur pelayanan dasar, Pemkab Subang memastikan pengalokasian belanja modal telah diarahkan pada prioritas pembangunan daerah.
Fokusnya terutama untuk mendukung peningkatan kualitas sekaligus pemerataan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Sementara itu, terkait pandangan Fraksi Gerindra mengenai penurunan opsen pajak, Kang Rey memaparkan bahwa target murni mencapai Rp76,015 miliar, sedangkan target setelah perubahan menjadi Rp72,153 miliar.
