SUBANG, BuletinJabar.com — Gencarnya razia dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menyasar masyarakat kecil di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit menuai kritik keras. Komunitas Penikmat Kopi Hitam (KPKH) Kabupaten Subang menyoroti tajam ironi di mana rakyat terus “dikejar” kewajibannya, sementara sekitar 6.000 kendaraan pribadi milik Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Subang justru dibiarkan menunggak pajak.
Ketua KPKH Kabupaten Subang, Pram P. Qodarian, menilai hal ini sebagai ketidakadilan yang mencederai perasaan masyarakat. Di satu sisi, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) atau Samsat Subang begitu agresif menerapkan strategi “jemput bola” hingga ke desa-desa perbatasan demi mengejar target. Namun di sisi lain, ribuan abdi negara yang diupah dari uang rakyat justru abai pada kewajibannya.
“Ini memalukan. Lebih dari 6.000 ASN Subang disebut menunggak pajak kendaraan pribadi. ASN menerima gaji dan berbagai tunjangan yang bersumber dari anggaran negara. Tetapi ketika menyangkut kewajiban pajak, mengapa masih ada ribuan yang menunggak? Mereka digaji dari pajak rakyat, tetapi justru tidak patuh,” tegas Pram.
Kontradiksi Target Pajak dan Anggaran Jalan 175 Miliar
Kritik KPKH ini sangat beralasan jika melihat kondisi keuangan daerah. Saat ini, Bupati Subang telah mengucurkan anggaran fantastis sebesar Rp 175 miliar untuk memperbaiki jalan di ratusan titik. Proyek ini sangat bergantung pada pendapatan pajak daerah.
Namun, target yang dibebankan kepada P3DW terbilang berat. Target keseluruhan PKB di Kabupaten Subang adalah Rp 115 miliar dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 74,58 miliar. Dari jumlah tersebut, melalui skema opsen pajak, Subang hanya akan menerima sekitar Rp 90 miliar (Rp 51 miliar dari PKB dan Rp 39 miliar dari BBNKB).
Demi menutupi ketimpangan biaya jalan dan kas daerah yang masuk, Samsat Subang habis-habisan memburu pajak masyarakat umum. Sayangnya, menurut data resmi P3DW Subang, ada potensi piutang sekitar Rp 6 miliar yang mengendap dari 6.000 kendaraan milik ASN yang menunggak tersebut.
