Lebih lanjut, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Majalengka ini menuntut peran aktif Kementerian Agama dalam melakukan validasi data di lapangan. Ia ingin memastikan mana lembaga yang benar-benar layak disebut pesantren dan mana yang hanya sekadar nama.
“Kita ingin negara lebih hadir, terutama dari Kementerian Agama, agar lebih aktif melakukan validasi data. Mana yang betul disebut layak pesantren, mana yang enggak,” ujarnya.
Ia juga mendorong adanya budaya baru di lingkungan pesantren, yakni budaya audit dan keterbukaan. Menurutnya, pesantren harus berani membuka diri dan menyediakan sistem pelaporan agar santri maupun orang tua memiliki keberanian untuk bersuara jika melihat ada yang tidak beres.
“Kita ingin pesantren membuka diri, melakukan audit, dan ada semacam pelaporan sehingga seluruh orang tua atau siapapun bisa speak up, bisa ngomong,” pungkas Maman.
