Selain itu, organisasi tersebut secara tegas mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta konflik kepentingan.Ade Syahid menyebut kritik dan penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati oleh semua pihak.
“Kebebasan menyampaikan pendapat dijamin undang-undang. Selama dilakukan secara tertib, damai, dan sesuai aturan hukum, maka itu adalah bagian dari penguatan demokrasi,” tegasnya.
Dalam poin aspirasinya, Garda Wali Songo juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan nasional serta stabilitas sosial di tengah dinamika politik dan ekonomi yang berkembang saat ini.
Menurut Ade Syahid, perbedaan pandangan jangan sampai memecah belah masyarakat.
“Kami mengajak semua pihak untuk tetap menjaga kondusivitas, mengedepankan etika demokrasi, dan bersama-sama mengawal pembangunan agar tetap berada di jalur kepentingan rakyat,” ujarnya.
DPC Garda Wali Songo Subang berharap penyampaian aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian seluruh pemangku kebijakan sekaligus memperkuat hubungan kritis dan konstruktif antara masyarakat dengan pemerintah.
Mereka menilai keterlibatan publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat dan berkeadilan sosial sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.
