SUBANG, BuletinJabar.com – Pemerintah Kabupaten Subang terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, termasuk di bidang pengadaan barang dan jasa. Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan tata kelola pengadaan melalui mekanisme transaksi dan tata cara pembayaran e-purchasing pada Katalog Elektronik Versi 6 yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Asep Nuroni, S.Sos., M.Si., di Aula Oman Syahroni, Sekretariat Daerah Kabupaten Subang, Senin (8/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Subang untuk mewujudkan sistem pengadaan yang lebih profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis digital guna mendukung efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Dalam laporannya, Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Setda Kabupaten Subang, Ir. Bambang Supalar, ST., M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para pelaksana pengadaan terkait mekanisme transaksi dan tata cara pembayaran melalui Katalog Elektronik Versi 6.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh bagaimana anggaran tersebut dibelanjakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.Ia menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan melalui Katalog Elektronik merupakan salah satu langkah penting dalam reformasi birokrasi yang saat ini terus didorong pemerintah.
Pemerintah, kata dia, mengarahkan agar belanja pemerintah dilakukan secara lebih modern, terdokumentasi dengan baik, mudah diawasi, serta mampu menghasilkan value for money yang optimal.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Asep Nuroni, yang akrab disapa Kang Asep Nuroni, menekankan bahwa transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, pengadaan saat ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai proses administratif, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Karena itu, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran semata, tetapi juga dari kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah.
Belanja pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menciptakan nilai tambah bagi pembangunan.
Kang Asep Nuroni menilai kegiatan tersebut memiliki peran strategis karena melibatkan para pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan daerah. Mulai dari Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Admin Katalog Elektronik, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), hingga mitra perbankan.
Ia berharap forum tersebut dapat menjadi sarana komunikasi dua arah yang fokus pada penyelesaian persoalan teknis di lapangan, sehingga pelaksanaan program dan realisasi anggaran dapat berjalan lebih efektif serta memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Kang Asep juga menyoroti berbagai kendala yang kerap muncul dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.Menurutnya, hambatan yang terjadi sering kali bukan disebabkan oleh kurangnya regulasi, melainkan karena adanya perbedaan pemahaman dalam implementasi di lapangan.
Perbedaan persepsi terkait mekanisme transaksi, proses pembayaran, kelengkapan administrasi, hingga penggunaan sistem elektronik dapat berdampak pada lambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.
“Oleh sebab itu, saya mengapresiasi langkah UKPBJ Kabupaten Subang yang secara proaktif menyelenggarakan kegiatan ini sebagai forum pembelajaran, koordinasi, dan penyamaan persepsi bagi seluruh perangkat daerah,” jelasnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dari Darohman, SE., yang memberikan pemaparan terkait implementasi dan mekanisme terbaru dalam penggunaan Katalog Elektronik Versi 6.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum, Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Subang, perwakilan pimpinan Bank BJB Cabang Subang, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Admin Katalog Elektronik, serta seluruh peserta yang terlibat dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
