SUBANG, BuletinJabar.com – Kebijakan moratorium (penghentian sementara) pemetaan jumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu kekhawatiran dari sejumlah pihak mitra. Kebijakan yang sejatinya bertujuan untuk pemerataan ini, dinilai berdampak berat bagi yayasan dan mitra lokal yang sudah telanjur mengeluarkan modal besar untuk membangun infrastruktur dapur.
Hal tersebut diungkapkan oleh Pengawas Yayasan Pemuda Subang Mahardika sekaligus Yayasan Mitra MBG, Jaka Arizona. Menurutnya, meski secara umum kebijakan ini baik untuk memetakan jumlah dapur secara akurat, pemerintah atau instansi terkait juga harus melihat kondisi riil di lapangan, khususnya bagi mitra yang progres pembangunannya sudah rampung 100% namun statusnya masih tertahan di draf.
“Sebenarnya secara umum ini bagus untuk memetakan jumlah dapur. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa kita sebagai yayasan, sebagai mitra yang sudah membangun dapur dan hari ini statusnya masih belum persiapan, ya mohon diperhatikan juga. Karena kita tidak sedikit mengeluarkan biaya untuk membangun dapur ini,” ujar Jaka Arizona kepada BuletinJabar.com, Selasa (9/6/2026).
Jaka mengungkapkan bahwa salah satu dapurnya yang berlokasi di wilayah Kecamatan Kasomalang saat ini dalam posisi menggantung akibat moratorium ini. Padahal, proses persiapan tersebut sudah memakan waktu hingga lebih dari empat bulan dengan kesiapan fisik yang sudah mencapai angka sempurna.
“Saya termasuk salah satu yayasan saya yang sudah membangun dapur di wilayah Kecamatan Kasomalang, tetapi statusnya masih draf. Sementara pembangunan dan kesiapan sudah 100% gitu kan, dari mulai gedung, peralatan masak, dan sebagainya kita 100%,” jelasnya.
