Kerugian material yang dihadapi pun tidak main-main. Untuk membangun satu titik dapur yang representatif dan sesuai standar operasi, pihak yayasan harus merogoh kocek hingga hampir Rp1 miliar. Pengeluaran tersebut meliputi biaya sewa tempat, belanja peralatan masak, hingga proses rehabilitasi (renovasi) bangunan.
“Kalau proses dari awal kita sudah 4 bulanan lebih. Kerugian satu dapur itu keseluruhan ya hampir 1 miliaran. Mulai sewa tempat, belanja alat, terus apa namanya tuh, rehab, dan sebagainya,” tambah Jaka.
Jaka meyakini bahwa kondisi yang dialami yayasannya juga dirasakan oleh beberapa mitra dapur lain yang saat ini masih dalam proses pembangunan di wilayah lain. Oleh karena itu, ia berharap agar pihak berwenang segera meninjau ulang kebijakan ini dan memberikan pengecualian atau prioritas bagi dapur yang sudah telanjur dibangun agar moratorium bisa segera dicabut.
Ia berharap kebijakan ini tidak justru mengorbankan para mitra lokal yang sejak awal berkomitmen penuh mendukung program ini.
“Harapannya ya tadi, yang sudah dibangun mohon untuk ditinjau ulang gitu kan. Jangan sampai kita jadi korban sebuah kebijakan. Kalau yang sudah membangun tapi posisinya masih draf, itu mohon diprioritaskan dan segera dicabut moratoriumnya,” pungkas Jaka.
