Kesepakatan tersebut dinilai perlu diuji secara transparan, baik dari sisi prosedur, legalitas, maupun urgensi kebijakannya.Iqbal menegaskan bahwa berbagai temuan ini bukanlah bentuk serangan terhadap pihak tertentu, melainkan bagian dari kontrol sosial yang sah dalam sistem demokrasi.
“Jika pendidikan dikelola tanpa transparansi, maka yang lahir bukan generasi unggul, melainkan generasi yang mewarisi ketidakadilan sistemik,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, AMS menyatakan komitmennya untuk mengambil langkah strategis, di antaranya mendorong audit menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menyiapkan laporan resmi kepada aparat penegak hukum, serta menggalang partisipasi publik untuk mengawal isu ini secara kolektif.
AMS juga mengingatkan bahwa Hardiknas tidak boleh hanya menjadi seremoni simbolik. Lebih dari itu, momentum ini harus dimaknai sebagai upaya mengembalikan marwah pendidikan sebagai ruang pembebasan, bukan ladang kepentingan.
“Ketika anggaran pendidikan kehilangan transparansi, maka keadilan sosial ikut tergerus. Di titik itulah pemuda harus berdiri, mengoreksi, mengawal, dan memastikan kebenaran,” pungkasnya.
