“Karena TKD dipotong cukup Rp350 miliar di Subang. Kondisi seperti ini dirasakan seluruh kabupaten/kota, namun Subang cukup aman fiskalnya. Saya sangat concern,” katanya.
Dalam penyusunan Anggaran Perubahan, Kang Rey meminta agar pemerintah daerah memprioritaskan program-program yang bersifat wajib sehingga pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Kepada Kepala BKAD, mohon untuk anggaran perubahan kita utamakan yang wajib, yaitu Pilkades dan PBI,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Kang Rey memberikan perhatian khusus terhadap kualitas pelayanan publik. Ia mengingatkan seluruh pejabat dan pegawai agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat, terutama pada urusan yang berkaitan dengan perizinan, rekomendasi, maupun administrasi lainnya.
“Saya ingin mengingatkan kepada seluruh staf maupun pejabat, jangan menghambat pekerjaan orang, terlebih bapak ibu yang di dinasnya ada kebijakan atau output mengeluarkan perizinan, rekomendasi, penyesuaian dan lain-lain. Jangan sampai ada oknum yang meminta imbalan bagi pekerjaan,” jelasnya.
Menurut Kang Rey, praktik-praktik tersebut harus dihentikan karena berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan sekaligus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Berhenti lakukan hal-hal seperti itu. Itu bisa menjadi celah untuk pihak-pihak lain masuk, dan ada aduan dari masyarakat. Saya ingin Kabupaten Subang di masa kepemimpinan saya aman, tenteram, dan damai. Saya wanti-wanti sekali,” imbuhnya.
Briefing staf tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, para Asisten Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. (YHJ)
