“Ketika mendapat WTP, tetap harus dievaluasi, karena WTP kita anggap bukan prestasi, tapi acuan dan kewajiban kita selaku Pemerintah Daerah, dan Alhamdulillah, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang mendapat WTP kedelapan kali berturut-turut dan pertama di bawah kepemimpinan Saya langsung,” jelasnya.
Kang Rey juga mengakui bahwa capaian WTP yang diraih Kabupaten Subang masih menyisakan sejumlah catatan yang harus dibenahi. Salah satu fokus evaluasi adalah temuan berulang terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Bagaimana temuan yang sering terjadi dan setiap temuan kita selesaikan agar setiap tahun selalu ada perbaikan salah satunya terkait Dana BOS, kita sedang formluasikan agar tidak menjadi temuan BPK lagi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kang Rey menilai opini WTP yang diberikan BPK merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan yang dilakukan selama satu tahun anggaran.
“LHP ini pertanggung jawaban kami, Saya selaku Bupati, Kepala OPD kepada seluruh masyarakat bahwa sistem pengelolaan daerah dapat dipertamggung jawabkan. Hasil kerja setahun ini alhamdulillah tidak ada hal-hal krusial dan kerugian,” terangnya.
Pada kesempatan tersebut, Kang Rey juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari kepala OPD, camat, kepala desa hingga kepala sekolah, agar menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk seluruh Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, Kepala Sekolah dan objek pemeriksaan BPK harap hasil hari ini jadikan sebagai bahan evaluasi. Tahun depan harus lebih baik, lebih mantap dalam perencanaan dan pengerjaan,” tutup Kang Rey.
Kegiatan penyerahan LHP tersebut turut dihadiri oleh 20 kepala daerah lainnya di Jawa Barat, Plt. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang, Kepala BKAD Kabupaten Subang, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
