Selain kritik mengenai prioritas penindakan, sebagian netizen juga menyinggung sisi ekonomi. Di tengah mahalnya harga rokok legal, rokok ilegal dianggap sebagai alternatif bagi sebagian masyarakat kelas menengah ke bawah, seperti buruh dan petani, untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan gaya hidup di tengah himpitan ekonomi.
“Yang jelas rokok ilegal membantu kaum kuli dan tani mengurangi biaya hidup,” tulis Asep Dandi mengomentari postingan Ahmad Sobari.
Komentar lainnya juga bernada sarkasme terhadap efektivitas pemasangan baliho tersebut. Warga meminta pemerintah daerah untuk tidak hanya memberikan wacana melalui spanduk, tetapi melakukan aksi nyata yang lebih substansial dalam membenahi tata kota atau menyelesaikan persoalan nyata di lapangan daripada sekadar membuang anggaran untuk baliho.
Secara keseluruhan, reaksi netizen di Subang menunjukkan adanya celah komunikasi antara kebijakan pemerintah daerah dengan persepsi masyarakat. Netizen merasa bahwa baliho-baliho tersebut tidak menjawab keresahan mereka akan keamanan lingkungan dari ancaman miras, narkoba, serta transparansi pemerintahan.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Satpol PP Subang terkait kritik tajam yang terus mengalir di media sosial. Fenomena ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar lebih sensitif dalam memilih isu kampanye publik agar tidak dianggap “salah sasaran” oleh masyarakatnya sendiri.
